RSS

Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Indonesia

20 Feb

Apa yang terjadi jika pemanfaatan  ruang  dilaksanakan tanpa adanya pengendalian sesuai perencanaan. Misalnya kawasan industri  berdekatan dengan permukiman penduduk, pusat perbelanjaan berdiri megah di tengah permukiman, perkantoran pemerintah berseberangan dengan mall. Banyak hal negatif yang muncul. Kekacauan, kekumuhan, tidak tertatanya bangunan, tiadanya estetika dan kesemrawutan wajah kota serta dampak negatif lainnya bagi lingkungan. Semua ini berakibat sulitnya dalam penataan jaringan utilitas, penyediaan fasilitas publik, dampak negatif bagi kondisi sosial, mencoloknya kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat , biaya yang tinggi untuk penyelesaian masalah lingkungan dan berbagai hal negatif lainnya.

Wajah kawasan kumuh di perkotaan (sumber: mediabebas.blogspot.com)

Wajah kawasan kumuh di perkotaan (sumber: mediabebas.blogspot.com)

Tentunya untuk mencegah berbagai hal negatif tersebut diatas, perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan ruang yang telah dibuat. Begitu banyaknya dana, tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan dalam pembuatan Rencana Tata Ruang seperti pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten  (RTRWK),  RDTRK, RTBL, Blok Plan dan dokumen rencana detail lainnya. Sayang bila dokumen-dokumen rencana ini tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, agar dokumen perencanaan ruang bisa dilaksanakan dan pemanfaatan ruang yang ada mengacu kepada dokumen ini, perlu pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah selaku pelaku utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, mempunyai bebrbagai instrumen atau alat pengendalian. Sesuai dengan UU Penataan Ruang No.26/2007, instrumen tersebut adalah peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Peraturan zonasi. Instrumen ini telah lama digunakan di negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, Singapura dan Jepang. Di Indonesia sendiri, secara legal peraturan zonasi merupakan instrumen yang baru dipakai yaitu sejak diundangkannya UU Penataan Ruang No.26/2007. Sesuai UU ini, peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Selanjutnya peraturan zonasi ditetapkan dengan: (a) peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional; (b) peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan (c) peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Perizinan. Instrumen perizinan diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU PR No.26/2007 juga mengatur sebagai berikut: (a) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum; (c) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; (d) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (e), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin; f) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti
kerugian yang layak ;  (g) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang
menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan (h) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.

Insentif dan Disinsentif. Insentif  merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
Selanjutnya, Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: (a) Pemerintah kepada pemerintah daerah; (b) pemerintah daerah kepada pemerintah daerah
lainnya; dan (c) pemerintah kepada masyarakat.

Pengenaan Sanksi.  Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana kewajiban diatas, dikenai sanksi administratif dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.

Kota selayaknya menjadi tempat yang nyaman bagi warganya dan indah dalam estetika (sumber: id.media2.88db.com)

Kota selayaknya menjadi tempat yang nyaman bagi warganya dan indah dalam estetika (sumber: id.media2.88db.com)

Pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah tidak akan berhasil bila tanpa didukung oleh masyarakat dan semua pihak yang berperan dalam pembangunan. Instrumen pengendalian hanyalah alat, alat akan berfungsi sebagaimana mestinya bila semua pihak berkeinginan menggunakannya dengan benar. Pemerintah dengan kesadaran penuh mengawal setiap kegiatan agar sesuai dengan rencana yang ada.  Masyarakat juga bisa membantu pemerintah dalam mengontrol pemanfaatan ruang, yaitu dengan mengadukan kepada pemerintah setiap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana ruang. Pemerintah pun harus mengambil tindakan tegas terhadap setiap kegiatan yang melanggar. Bila semua pihak telah berperan positif dalam pemanfaatan ruang di Indonesia, tentunya akan terwujud wajah kota dan wilayah yang mempunyai estetika dan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi warganya.

Salam

Korlena

 

 
11 Komentar

Ditulis oleh pada 20 Februari 2010 in Pengendalian Penataan Ruang

 

11 responses to “Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Indonesia

  1. sorraya

    21 April 2010 at 22:20

    sip buk tulisannyo….

     
  2. Korlena

    21 April 2010 at 22:20

    makasih buk… mari kita sama-sama kontrol lingkungan sekitar kita.🙂

     
  3. cut nuraini

    25 Mei 2010 at 22:20

    Ya mb Len, saya setuju ……

    Tapi, menurut saya beberapa instrument harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan tempatnya atau kotanya. Contohnya RTRWK atau RUTRK. Mengimplementasi RTRWK atau RUTRK tentu harus berangkat dari RTRWK atau RUTRK yang benar, kan ? Dari dulu sampai sekarang, beberapa (atau banyak sekali ?) aparat di pemerintahan Indonesia membuat RTRWK untuk daerahnya tidak melihat potensi dan sumber daya lokal. Para pembuat kebijakan (beberapa diantara mereka, maksud saya) cenderung ‘mencontek’ atau ‘meniru’ sebuah RTRWK atau RUTRK yang sudah jadi dari sumber tertentu yang sudah pernah ada (dan biasanya berasal dari RTRWK atau RUTRK daerah lain) dan lalu dipakai sebagai konsep RTRWK atau RUTRK kotanya atau daerahnya.
    Biasanya, pera pembuat kebijakan ini menggunakan ‘tenaga ahli’ dari institusi perguruan tinggi atau pakar di bidangnya (seperti ‘planolog’ atau sekarang dikenal dengan Perencana Wilayah Kota/ PWK).
    Memang, beberapa pakar yang menyusun RTRWK atau RUTRK benar-benar mampu membuat dan menyusun RTRWK atau RUTRK tersebut, tetapi sebagian besar lainnya hanya menyusun degan cara meniru, tanpa mempertimbangkan kebutuhan suatu wilayah atau kota yang sebenarnya.
    Ibaratnya (sebagai contoh) RUTRK kota A disusun dari meniru konsep RUTRK kota B (padahal kota A dan Kota B berbeda dari segala segi/ bidang/ potensi, sehingga memang tidak boleh sama RTRWK atau RUTRK nya kan ?)
    Saya banyak melihat kasus-kasus seperti ini di wilayah Sumatera Utara …. Lalu, mau dibawa kemana kota kita ?
    Semoga ini tidak terjadi di kota-kota lain di Indonesia ya …

    Semoga setiap daerah memiliki RTRW yang sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan masyarakatnya, sehingga ruang-ruang yang ada dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan masyarakatnya, bukan kebutuhan penguasa dan rekan-rekannya he he he ….!

    Salam Hangat

     
  4. Korlena

    30 Mei 2010 at 22:20

    iya mba Cut… ada beberapa kota dan daerah seperti itu.. biasanya Pemda tsb kekurangan SDM di bidang perencanaan, sehingga Oke saja apa yg dibuat konsultan… Konsultan pun mau gampang aja.. malas utk survey ke lapngan. biasanya keterbatasan dana dan waktu penyusunan dokumen rencana. akibatnya langsung copy paste dokumen rencana daerah lain yg telah mereka kerjakan sebelumnya. pernah ketauan konsultan tsb kelupaan mengganti nama kota lainnya….

    Tapi semoga hal ini tidak menjadi keterusan di masa datang.
    Smoga pemerintah daerah/kota dan semua stakeholder semakin cerdas dan bekerja sebagaimana mestinya.

     
  5. Dedi E Kusmayadi

    3 Juli 2010 at 22:20

    Dan perencanaan Tata Kota diperlukan data terbaru, namun biasanya temen-temen yang kerja di Konsultan kalau kejar target proyek kebanyakan Copy paste….., aku alami lho hiiixx……hiiixx……hiiik

     
  6. Korlena

    5 Juli 2010 at 22:20

    iya memang utk buat perencanaan, sangat diperlukan data terbaru .
    namun kadang data tsb susah di dapat.
    Jadinya seperti itu, copy paste jalan terbaik yg dipilih he he…

     
  7. hhh

    18 Maret 2013 at 22:20

    salam PLanner!!

     
  8. Erlinda Ekaputri

    18 September 2013 at 22:20

    Hi Mba, salam kenal. Apa mba punya tulisan/artikel tentang peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang? Apakah ada best practices yang bisa dijadikan contoh bagaimana PP 68/2010 diimplementasikan di daerah?

     
  9. thomas

    15 April 2014 at 22:20

    trima kasih untk infonya bu..

     
    • Korlena

      15 April 2014 at 22:20

      iya sama2

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: